(Foto : Saiful Arifin Wakil Bupati saat mengikuti rapat bersama Bupati dengan Distributor pupuk)
Kabarpatigo.com - PATI - Bupati merespon keluhan dari petani, termasuk keluhan masyarakat terkait pupuk yang diunggah di media sosial. Ia mengatakan ada sebagian informasi yang memang benar, namun ada pula yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Untuk mengurai permasalahan kelangkaan pupuk bagi petani, Bupati dan Wakil Bupati menggelar rapat dan memanggil para distributor pupuk bersubsidi yang ada di Kabupaten Pati, Senin (26/10/20)
Wakil Bupati Saiful Arifin mengatakan, Pemkab Pati akan berupaya agar para petani mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan mereka.
"Kita hanya menginginkan petani yang membutuhkan dan berhak mendapatkan pupuk ini secara mudah dan sesuai kebutuhan," ujar Wabup
Dalam rapat ini dijelaskan bahwa petani yang tidak bergabung dalam pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), akan kesulitan saat mendapatkan pupuk bersubsidi. Upaya inventarisasi kebutuhan pupuk bersubsidi terus dilakukan setiap tahunnya.
Sesuai himbauan dari Dispertan, batas pengajuan RDKK berakhir pada 27 Oktober 2020 untuk penetapan RDKK 2021. Tetapi ada perubahan karena libur panjang, sehingga batas akhir pengajuan RDKK diperpanjang hingga 03 November 2020.
Kepala Dispertan Pati Muchtar Effendi mengungkapkan tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Namun, adanya penebusan pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi permasalahan utama.
Ia mengatakan mulai 1 September 2020 petani wajib menggunakan kartu tani untuk mengambil jatah pupuk bersubsidi. Untuk petani yang belum memiliki kartu tani bisa melakukan penebusan dengan cara manual dengan catatan sudah masuk pada elektronik RDKK.
“Ini nanti ada form tertentu yang harus diklarifikasi BPP, kalau ketersediaan pupuk urea cukup karena ada penambahan. Cuman petani kalau tidak punya kartu tani, harus sudah masuk E-RDKK. Ketika belum masuk, tentu harus menebus pupuk yang non subsidi. Petani yang baru dapat lahan juga belum masuk pada RDKK segera mengurus kartu tani,” imbau Muchtar
Sedangkan untuk permasalah ketersediaan Mesin EDC yang masih belum dimiliki beberapa kios pupuk, Muchar mengatakan agar segera berkoordinasi dengan bank mitra, yaitu BRI.
"Sebab kewenangan itu berada di bank sehingga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait," pungkas Muchtar. (red)
#SaifulArifin #DispertanPati
Komentar
Posting Komentar