(Foto: Wakil Ketua komisi D DPRD Kabupaten Pati Endah Sri Wahyuningati)
Kabarpatigo.com - PATI - Komisi D DPRD Kabupaten Pati, kembali melakukan audiensi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Pati terkait dengan keberlangsungan kerjasama Jaminan Kesehatan (JKN) bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
Audiensi tersebut berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pati, yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Pati, Rabu (17/11/21).
Perwakilan dari BPJS Kesehatan dalam pertemuan tersebut menyebutkan jika pada tahun 2021 ini ada kekurangan anggaran terkait dengan keberlangsungan program PBPU BP Pemda Kabupaten Pati. Namun mereka juga mengaku jika telah diminta oleh Bupati Pati untuk tetap melanjutkan program tersebut.
"Memang kami diminta untuk tetap melanjutkan program tersebut, sehingga kami melakukan audiensi ini agar DPRD Kabupaten Pati berkenan untuk menandatangani Pakta Integritas bersama Bupati Pati sebagai bentuk komitmen kepastian pembayaran iuran untuk segmen kepesertaan PBPU BP Pemda Kabupaten Pati di tahun 2021 ini," jelasnya.
(Foto: Milad Muhammadiyah ke 109)
Kemudian, pihak dari BPJS Kesehatan juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk segmen kepesertaan PBPU BP Pemda Kabupaten Pati di tahun 2022 mendatang, beserta kekurangan anggaran ditahun 2021.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto menyampaikan jika dari data yang ada ini, Pemda Kabupaten Pati merasa kewalahan karena memang dari pihak BPJS Kesehatan telah menaikkan tarifnya.
"Jangan semuanya dibebankan kepada Pemda, masak Pemda harus membiayai BPJS saja, sedangkan yang lain kantornya suruh tutup. Njenengan sampaikan juga ke pusat, jangan hanya minta surat dati Presiden dan menteri terus anda bisa bebankan kepada Pemda, ini yang menjadikan keberatan dan akhirnya ngandul seperti ini," ucapnya. (red)
#DPRDPati
Komentar
Posting Komentar