BLT Kompensasi Pengalihan Subsidi BBM Diserahkan Pj Bupati Pati

(Foto: Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyerahkan BLT ke salah satu Penerima bantuan di PT Pos Indonesia, Kamis 8 Sep 2022)

Kabarpatigo.com - PATI - Bantuan sosial kompensasi pengalihan subsidi  BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) hari ini diserahkan oleh Pj Bupati Pati  Henggar Budi Anggoro di PT Pos Indonesia cabang Pati, Kamis (8/9/22).

Dengan didampingi Kepala DINSOSP3AKB Kabupaten Pati Indriyanto, Pj Bupati menyerahkan  BLT dana kompensasi BBM tahap pertama secara simbolis.

Henggar mengatakan bahwa tahap pertama penyaluran BLT subsidi BBM ini untuk 43 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total target keseluruhan sekitar 129 ribu KPM .

"Penyaluran BLT subsidi BBM dilakukan secara bergantian. Hari ini akan diserahkan untuk 800 KPM," tutur Pj Bupati.

Henggar menambahkan penyaluran  BLT BBM hari ini bersamaan dengan bantuan program sembako untuk bulan September 2022.

"Bantuan program sembako juga diberikan secara tunai, agar cepat dapat diterima dan dimanfaatkan oleh keluarga penerima," tambahnya.

Menurut Henggar, kalau diberikan berupa sembako tentunya perlu proses pengadaan dan lain-lain, tapi jika diberikan tunai nanti masyarakat sendiri bisa memanfaatkan untuk membeli sembako.

Lebih lanjut Pj Bupati menjelaskan bahwa tiap penerima manfaat mendapatkan Rp 500 ribu.

"Sebanyak Rp 300 ribu merupakan penyaluran BLT BBM tahap pertama dan Rp 200 ribu merupakan bantuan sembako. Mudah-mudahan ini bermanfaat," sambungnya.

Henggar pun menyebut jika pemerintah provinsi masih membahas bantuan sosial subsidi BBM untuk kru angkutan umum.

"Sudah kita komunikasikan dengan pihak provinsi agar kru angkutan dan ojol termasuk dalam target sasaran. Tetapi tidak boleh tumpang tindih, artinya yang sudah menerima BLT subsidi BBM tentunya tidak bisa menerima lagi. Nanti akan ada verifikasi dan itu sudah pernah kita lakukan untuk sektor transportasi," sambungnya.

Henggar menambahkan, daftar penerima BLT BBM kali ini memang didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

"Untuk pembaharuan DTKS insyallah di bulan Oktober nanti akan ada sensus ekonomi, jadi kalau data yang ada di DTKS itu kan mungkin sudah ada yang meninggal, yang dulunya miskin sekarang sudah kaya atau sebaliknya jadi dengan sensus ekonomi harapannya akan kita dapatkan kondisi terakhir DTKS," pungkasnya. (red)

#HenggarBudiAnggoro