Terkait Menpora, DPP IMM Desak Presiden Jokowi Tetapkan Menpora Baru

(Foto: Zainudin Amali)

Kabarpatigo.com - JAKARTA - Hampir sebulan sudah Zainudin Amali mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Politisi Partai Golkar itu memilih untuk fokus mengemban amanah baru sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI.

Serah terima jabatan juga telah dilakukan. Pada 16 Maret lalu, Muhadjir Effendy yang merupakan Menko PMK ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) Menpora oleh Presiden Joko Widodo.

Hampir dua pekan berlalu, belum ada Menpora baru ditetapkan secara resmi. Padahal, Menpora saat ini memiliki peran yang sangat sentral dalam persiapan menuju Piala Dunia U-20 2023.

Semakin pelik lantaran terjadi pro dan kontra terhadap timnas Israel yang menjadi salah satu kontestan pada Piala Dunia U-20 2023 pada 20 Mei-11 Juni nanti.

Baca Juga: Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) Bagikan Takjil Gratis Kepada Masyarakat Kudus

Apalagi, selain tugas tersebut, Menpora juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya pemuda.

Sehingga akan lebih efektif apabila tugas itu diemban Menpora tetap, bukan sementara. Itulah yang menjadi perhatian khusus dari DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Baca Juga: Soal Piala Dunia U20, Presiden: Jangan Campur Aduk Olahraga dengan Politik

”Kurang maksimal apabila tugas-tugas itu dijalankan plt Menpora. Sebab, ada batasan-batasan kebijakan. Selain itu, masih banyak anak bangsa yang layak untuk memimpin di Kemenpora saat ini, ketimbang sekadar plt,” ujar Abdul Musawir Yahya, ketum DPP IMM.

Selain karena beberapa hal di atas, DPP IMM juga menyoroti tentang fenomena pejabat negara yang merangkap jabatan. Saat ini, terjadi di beberapa kementerian dan lembaga tinggi negara. ”Isu tersebut saat ini menjadi perhatian publik,” terang Abdul.

Dia mencontohkan, saat ini Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan yang menjabat di sekitar 30 lembaga, di antaranya Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Wakil Ketua dan Anggota dari SKK Migas, Anggota LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Anggota OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Anggota BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), hingga anggota Dewan Energi Nasional.

”Selain itu, Menteri BUMN misalnya yang saat ini juga menjabat sebagai Ketum PSSI. Mengapa tidak hanya fokus kepada salah satu, bisa PSSI saja atau Menteri BUMN seperti yang dilakukan Zainudin Amali yang melepas jabatan Menpora?” jelas alumni Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Karena itu, DPP IMM berharap, menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi bisa lebih tegas dan menegur menteri-menterinya yang rangkap jabatan.

”Kembali ke urusan Menpora, masih banyak yang kompeten. Kami khawatir karena rangkap jabatan membuat agenda kepemudaan dan olahraga menjadi tidak berjalan efektif,” lanjut Abdul. (red)