Pemilu 2024, Ketua Umum PP Muhammadiyah: Kader Jangan Jadi Petugas Partai di Muhammadiyah

(Foto: Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir)

Kabarpatigo.com - YOGYAKARTA - Muhammadiyah tidak melarang bahkan mendorong kader maupun Warga Muhammadiyah yang potensial untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Akan tetapi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP), Haedar Nashir mengingatkan jangan menggunakan simbol atau atribut organisasi, serta ingat Khittah Muhammadiyah.

Pesan tegas tersebut disampaikan Haedar pada acara Silaturahmi Idulfitri 1444 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (30/4/23).

Pesan tersebut disampaikan Haedar sekaligus mengingatkan agar energi Persyarikatan Muhammadiyah tidak terkuras habis hanya untuk urusan Pemilu 2024, sebab masih banyak ladang - garapan dakwah yang butuh banyak energi dan perhatian.

Sementara itu kepada penyelenggara pemilu, Guru Besar Sosiologi ini berpesan supaya Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu dan berlangsung secara bersih, jujur, dan adil, serta demokratis dan bermartabat.

Oleh karena itu dirinya mendorong warga Muhammadiyah supaya menggunakan hal pilihnya. “Kita seluruh warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilihnya," imbuhnya.

Khususnya kepada kader maupun warga Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki kecenderungan politik untuk ingat Khittah Muhammadiyah. Sebagai produk organisasi, Khittah Muhammadiyah wajib diikuti oleh seluruh institusi dan warga Persyarikatan Muhammadiyah.

Baca Juga: Muhammadiyah Kerahkan Tim Satgas Tangani WNI dari Sudan

Namun demikian, Haedar menegaskan bahwa secara organisasi Muhammadiyah tidak mengintervensi pilihan warganya.

“Yang kami tekankan, dukung mendukung atau tolak menolak itu biar menjadi urusan pribadi. Jangan membawa-bawa simbol organisasi apalagi organisasinya," ungkapnya.

Haedar Nashir juga berpesan supaya kader maupun warga Muhammadiyah yang terlibat dalam mendukung calon untuk kreatif. Menurutnya tidak perlu menggunakan simbol-simbol Muhammadiyah.

Dalam pandangannya, dengan tidak menggunakan simbol-simbol Muhammadiyah akan bisa menjangkau lebih banyak masa dari luar Muhammadiyah.

“Itu kurang cerdas menurut saya. Padahal di politik itu juga perlu kecerdasan, agar berperadaban kalau menang bisa dengan elegan, kalau kalau kalah juga tidak jatuh diri. Kita harus tetap jaga Muhammadiyah, karena harganya terlalu mahal kalau kita mengorbankan organisasi. Tapi Muhammadiyah elegan memberikan keleluasaan,” ungkap Haedar.

PP Muhammadiyah juga memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur anggotanya yang masuk ke dalam tim-tim sukses, pemenangan dan lain sebagainya. Mereka bisa melalui mekanisme non-aktif di organisasi.

Mekanisme ini untuk mendukung kader Muhammadiyah yang potensial untuk terjun melalui partai politik dan kekuatan di lembaga manapun dengan harapan membawa misi Muhammadiyah.

“Jadilah petugas Muhammadiyah, tapi jangan menjadi petugas partai di Muhammadiyah. Beda kalau membawa misi Muhammadiyah. Kalau membawa misi Muhammadiyah keluar itu artinya Muhammadiyah yang menyinari, artinya kader itu membawa misi Muhammadiyah, bukan sebaliknya," tegas Haedar.

Pesan yang disampaikan ini diharapkan untuk selalu diindahkan oleh seluruh elemen Persyarikatan Muhammadiyah, sebab pesan tersebut merujuk pada Khittah Muhammadiyah.

Melalui sikap tersebut Haedar meyakini bahwa Muhammadiyah tidak akan tertinggal kereta dari dinamika zaman. Sebab Muhammadiyah punya pengalaman, kedewasaan dan kekuatan yang tidak pernah terkuras karena peristiwa lima tahunan tersebut.

“Lebih-lebih kepada pimpinan Muhammadiyah dari pusat sampai bawah, teruslah kita menjaga marwah Muhammadiyah, garis Muhammadiyah dan ketulusan kita mengemban misi dakwah dan tajdid yang mencerdaskan, memberdayakan, dan memajukan umat, bangsa dan kemanusiaan semesta," tandasnya. (muhammadiyah.or.id)