Pererat Sinergi dengan Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Pati Gelar Halal Bihalal

(Foto: suasana halal bihalal DPRD Pati bersama pemerintah daerah, Selasa 16 Apr 2024)

Kabarpatigo.com - PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati adakan acara halal bihalal, dengan tema Mempererat Sinergi antara DPRD Kabupaten Pati dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, pada Selasa (16/4/24) siang kemarin.

Kegiatan yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati tersebut juga dihadiri oleh para anggota dewan dan penjabat di lingkaran Pemerintahan Kabupaten Pati. Yang mana mereka saling bersalaman untuk saling maaf memaafkan.

Baca Juga: Hadiri Musrenbang, Ketua DPRD Pati Soroti Penanganan Bencana

Baca Juga: Pemkab Pati Adakan Halal Bihalal Antar Pimpinan OPD di Pendopo Kabupaten

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin dalam acara tersebut mengungkapkan, jika pada lebaran kali ini menjadikan momentum untuk mempererat sinergitas antara DPRD dan Pemkab Pati. Dimana hal ini diharapkan agar bisa membangun Pati yang lebih baik lagi.

"Mudah-mudahan di momen halal bihalal ini bisa menjalin silaturahmi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Kemudian bersinergi membawa kebaikan di Kabupaten Pati," ucapnya.

Baca Juga: Hadiri Halal Bihalal Dinas Kesehatan, Pj Bupati Apresiasi Kesiagaan Hadapi Bencana dan Wabah DBD

Baca Juga: Maraknya Karaoke Ilegal dan Rugikan PAD Pemkab Pati, DPRD Desak Satpol PP Merazia Karaoke Ilegal

Ketua DPRD Ali Badrudin juga mengatakan bahwa lebaran tahun ini menjadi momentum untuk evaluasi kepimpinan roda pemerintahan daerah saat ini. Pihaknya juga mengaku siap untuk menerima masukan dari masyarakat.

"Hal-hal yang jelek kita tinggal, yang baik kita lanjutkan dan kita tambah. Tentunya kita sebagai abdi dari masyarakat tidak alergi menerima masukan," terangnya.

Lanjutnya, dirinya juga menambahkan jika masih ada progam-progam yang belum tuntas di periode kepimpinan pemerintah daerah saat ini. Sehingga hal tersebut harus segera dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Ini masih beberapa bulan. Apabila ada yang tidak tercover di 2024 ini akan menjadi skala prioritas. Nanti akan dimasukkan RKPD menjadi Renja (Rencana kerja). Karena harus ada perencanaan yang baik," pungkasnya. (red)

Komentar