Pandangan Umum Fraksi dalam Paripurna DPRD Pati, Terdapat Sejumlah Catatan Serta Masukan Terkait Kinerja Pemkab Selama Tahun 2023

(Foto: rapat paripurna DPRD Pati)

Kabarpatigo.com - PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati gelar rapat Paripurna terkait Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023, pada Rabu (19/6/24) kemarin.

Pandangan umum fraksi yang disampaikan secara kolektif oleh Anggota Komisi C Ahmad Baidowi tersebut memuat sejumlah catatan serta masukan terkait kinerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selama tahun 2023.

Baca juga: Turnamen Safin Pati Cup 2024 Nasional Diikuti 41 Klub dan SSB

Baca juga: 385 Kades di Pati Terima SK Perpanjangan Jabatan 2 Tahun

Baca juga: Mencerahkan, Sang Surya Menyala Terang di Sukolilo Pati

Dalam pandangan umum yang dimulai dari fraksi PDI Perjuangan tersebut, memberikan catatan mulai dari pelaksanaan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemdes, penganggaran dan pembelanjaan APBD, bidang sosial budaya hingga kebencanaan di Kabupaten Pati.

Baca juga: Tahun 2024, Stadion Joyo Kusumo Pati Ada Penambahan 2 Tiang Lampu

Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan jika padangan umum fraksi yang disampaikan merupakan tindak lanjut dari pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Pati tahun 2023.

"Itu merupakan hak masing-masing fraksi. Misalnya dari PDI Perjuangan prinsipnya menerima Rancangan Pertanggungjawaban APBD Pati 2023. Kita terima, artinya terima penyampaiannya. Tapi akan tetap dibahas di tahapan berikutnya," ucapnya.

Lanjutnya, Ketua DPRD Ali Badrudin mengatakan bahwa dalam rapat Paripurna selanjutnya Pj Bupati Pati akan memberikan jawaban, yang kemudian akan dibahas pada Badan Anggaran (Banggar) karena nantinya akan dibentuk Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Pati 2023 ini.

"Jawaban dari Pj Bupati akan kami bawa rapat badan anggaran. Hasilnya nanti akan kita kirim ke masing-masing komisi sesuai dengan leading sektor masing-masing. Bila kurang jelas, kami izin komisi memanggil dinas terkait untuk memberikan laporan. Sehingga nanti muncul rekomendasi yang diharapkan supaya kinerja Pemkab Pati semakin baik di tahun selanjutnya," pungkasnya. (red)