Pengunduran Diri Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar, Istana: Tidak Ada Kaitan dengan Presiden Jokowi

(Foto: Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto)

Kabarpatigo.com - JAKARTA - Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, terhitung sejak Sabtu malam (10/8/24).

Istana Kepresidenan menyatakan keputusan mundur itu "tidak ada kaitan sama sekali" dengan Presiden Joko Widodo.

Sehari sebelum mengundurkan diri, Jumat (9/8/24), Airlangga Hartarto dilaporkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Kompas.com, Airlangga tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.07. Dia meninggalkan tempat itu sekitar pukul 15.49 WIB.

Baca juga: Rapat Pleno DPP Golkar: Agus Gumiwang Plt Ketum Golkar, Rapimnas dan Munas Digelar 20 Agustus

Baca juga: Parpol, Golkar, dan Demokrasi

Belum ada keterangan Istana tentang agenda pertemuan itu. Usai pertemuan, Hartarto mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi membahas tentang sejumlah isu ekonomi nasional.

"Update ekonomi tadi," kata Airlangga Hartarto saat ditanya wartawan. Dia lalu menjelaskan tentang apa yang dibahas.

Baca juga: Mundurnya Airlangga Hartarto, Waketum Doli Kurnia: Tidak Ganggu Persiapan Golkar Hadapi Pilkada

Pada Senin (12/8/24) pagi Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan pengunduran diri Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (12/8/24), seperti dilaporkan Detikcom.

Baca juga: Golkar Serahkan Rekomendasi ke 10 Pasangan Cagub-Cawagub dan 278 Cakada Kabupaten/Kota

Ari mengatakan Airlangga tetap menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian di kabinet. Sejumlah laporan menyebutkan Airlangga saat ini berada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mengikuti sidang kabinet.

"Sampai saat ini Bapak. Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI. Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8/24), Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Setelah ini, kata Airlangga, Partai Golkar akan melanjutkan proses penunjukan ketua umum baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal.

“DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya.

Doli menyebut Airlangga mundur dari Ketum Golkar demi mempertimbangkan soliditas di internal Golkar.

"Dasar pertimbangan pengunduran diri itu Pak Ketum mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang," ujar Doli sebagaimana dikutip Kompas.com di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/24).

Menurut Doli, Airlangga perlu lebih berkonsentrasi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Perekonomian.

Dia menyebut Airlangga lebih dibutuhkan kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ke kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depannya.

"Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma'ruf Amin dan kemudian ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran," tuturnya. (bbc)

Komentar