Ini Alasan Mahasiswa "Cipayung Plus Pati" Aksi di Depan Kantor Bupati, Salah Satunya Pengisian Perangkat Desa

(Foto: Mahasiswa "Cipayung Plus Pati" melakukan demo di depan Kantor Bupati Pati pada Jumat 25 Okt 2024)

Kabarpatigo.com - PATI - Sejumlah kelompok Mahasiswa yang tergabung dan menamakan dirinya Cipayung Plus Pati melakukan demo di depan Kantor Bupati Pati pada Jumat (25/10/24).

Cipayung Plus Pati merupakan mahasiswa yang terdiri dari gabungan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU).

Baca juga: Banyak Pelanggaran, Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Pati Rawan Digugat

Dalam aksinya di depan gerbang kantor Bupati Pati mereka orasi dan memprotes terkait rencana pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Setelah beberapa lama berorasi, tak ada satupun pejabat yang menemui mereka.

Baca juga: Golkar Jateng Ungkapkan Kemenangan Luthfi - Yasin di Pilgub Jateng 2024 Sudah Harga Mati

Baca juga: Antisipasi Bencana Alam di Pati, Pemkab Menggelar Apel Kesiapan Bersama BPBD

Sempat terjadi aksi saling dorong antara pendemo dengan aparat. Namun, hal itu tak berlangsung lama. Polisi yang berjaga mampu mengendalikan massa yang merangsek masuk.

Perwakilan pendemo kemudian kembali melakukan orasi di depan pagar. Mereka kembali meminta agar perwakilan pejabat Pemkab Pati menemui pendemo.

Baca juga: Pengurus KONI Pati Dilantik, Berikut Daftar Pengurus KONI Pati Masa Bakti 2024-2028

Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya pendemo ditemui oleh Kepala Satpol PP Pati Sugiyono.

“Saya akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ini kepada pimpinan dan dinas terkait. Ini tadi tuntutannya 3 X 24 jam untuk segera ditindaklanjuti," ungkapnya.

Sugiyono juga menyampaikan, bahwa tuntutan mahasiswa tersebut, di antaranya adalah, tidak setuju dengan nepotisme, tidak setuju dengan jual beli jabatan serta tidak setuju dengan pelaksanaan ujian perades dengan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK).

Baca juga: Lestarikan Budaya, Disdikbud Pati Gelar Gerakan Seniman Masuk Sekolah

Diketahui, di antara tuntutan pendemo terkait proses pelaksanaan pengisian perades adalah, mengenai ujian yang menggunakan metode LJK.

Hal itu dinilai sebuah kemunduran. Sebab, ujian seleksi pengisian perangkat desa sebelumnya sudah menggunakan Computer Asisten Test (CAT).

Apalagi katanya, sebagai pihak ketiga yang digandeng untuk menyelenggarakan ujian merupakan kampus besar di Indonesia.

“Ini sebuah kemunduran. Kayak anak SD saja. Karena, LJK ini seperti yang dilakukan anak-anak SD saat ujian,” ujar Arifin.

Pihaknya mengaku tidak terima perangkat desa diuji seperti anak SD. Sebab menurutnya, orang yang duduk sebagai perangkat desa merupakan orang-orang yang memiliki kualitas lebih baik.

Bukan hanya itu saja, metode ujian dengan sistem LJK memiliki celah dan sangat rawan untuk dilakukan manipulasi.

Disinilah katanya, indikasi temuan celah yang akan dimainkan oleh pemerintah desa ataupun Pemerintah Kabupaten Pati.

“Metode tes yang modern kembali menuju konvensional menandakan bentuk kemunduran yang patut kita curigai bersama. Karena ada beberapa kemungkinan yang kami harap tidak semacam itu,” ungkapnya.

Dirinya menyebut, bahwa proses rekrutmen pengisian yang menggunakan metode LJK itu, ada indikasi ‘jual beli jabatan’.

Bukan hanya itu, pihaknya juga mencurigai rekrutmen pengisian perangkat desa yang dilakukan jelang pelaksanaan pilkada, terkesan dipaksakan dan terburu-buru.

“Apakah memang dipaksakan seperti itu, atau karena suasana pilkada. Sehingga bisa jadi pengalihan,” pungkasnya. (red)