Menerima Audiensi Mahasiswa, Ketua DPRD Pati Dorong Komisi A Melakukan Investigasi Proses Seleksi Perangkat Desa

(Foto: perwakilan aliansi Mahasiswa bertemu dengan ketua komisi A dan ketua DPRD Pati di ruang rapat gabungan DPRD, Senin 4 Nov 2024)

Kabarpatigo.com - PATI - Mahasiswa Pati yang tergabung dalam Cipayung Plus mengadakan audiensi bersama DPRD dan para Camat di Ruang Gabungan DPRD Pati, Senin (4/11/24).

Audiensi yang dipimpin langsung ketua Komisi A, Narso, mahasiswa mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi perangkat desa di Pati.

Baca juga: Pembagian AKD, Partai Pengusung Paslon Nomor 1 Tidak Kebagian Jatah Kursi Ketua Komisi DPRD Pati

Baca juga: Bertemu Mahasiswa Bahas Pelaksanaan Pengisian Perades, Ketua DPRD Pati: Pelaksanaan Tidak Bisa Diganggu Gugat

Selain itu, mahasiswa juga meminta pengumuman hasil seleksi perangkat desa ditunda.

"Kami mendesak DPRD Pati membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi selama proses seleksi perangkat desa. Dan harapannya pengumumannya juga ditunda sampai hasil investigasi keluar," kata Arif perwakilan dari HMI.

Baca juga: Perihal Pemutihan Utang, Menteri UMKM Maman Abdurrahman: Tidak Semua UMKM Dapat Pemutihan Utang

Sementara itu, Koordinator Aksi Mahasiswa Cipayung Plus Arifin mengatakan bahwa banyak dugaan pelanggaran yang terjadi dalam proses seleksi perangkat desa saat ini. Salah satunya terkait lokasi tes.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Penyakit, Kodim Pati Bersih-bersih Lingkungan

Padahal, katanya, Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko sudah memberikan Surat Edaran (SE) agar ujian tertulis dilaksanakan di Kabupaten Pati. Namun, ternyata ujian dilaksanakan di Kota Semarang.

"Tes pengisian dilakukan di Kabupaten Pati tidak diindahkan sama sekali. Imbauan itu sudah dilanggar," kata Arifin.

Baca juga: Kodim Pati Gelar Sosialisasi P4GN untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba kepada Anggota

Pihaknya juga menduga bahwa ujian tertulis yang dilakukan dengan menggunakan sistem Lembar Jawab Komputer (LJK) penuh dengan dugaan kecurangan.

"Kita sama-sama tahu bahwasannya program atau teknis ujian adalah LJK yang rentan dimanipulasi. Ada laporan bukti penyelenggara tidak siap, banyak kartu ujian tidak ada fotonya, tidak ada nomornya," imbuhnya.

Arifin juga menyingung alasan dari para kades mendesak pengisian disegerakan karena menganggu pelayanan publik.

Baca juga: Di Depan Kantor Bupati dan DPRD, Mahasiswa Gelar Aksi Tuntut Tranparansi Pengisian Perangkat Desa di Pati

Alasan tersebut dinilai tidak logis, mengingat dalam beberapa tahun terakhir kekosongan kursi Perades tidak menganggu layanan masyarakat.

Atas dasar itulah, mahasiswa menilai pengisian perangkat desa kali ini penuh dengan intervensi dan kepentingan dari para Kades.

"Kekosongan perangkat itu sudah kosong beberapa tahun, tetapi pelayanan pemerintah desa masih biasa saja. Tetapi kenapa tiba-tiba menjelang pilkada diadakan pengisian," ucap Arifin.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin juga mempertanyakan terkait lokasi tes perangkat desa yang dilakukan di luar Pati. Padahal, tesnya menggunakan sistem LJK.

Pihaknya pun mendorong Komisi A melakukan investigasi proses seleksi perangkat desa.

"Saya minta nanti Komisi A melakukan investigasi. Terkait bukti-bukti yang sudah dimiliki para mahasiswa bisa diserahkan kepada kami," kata Ali.

Di sisi lain terkait pembentukan Pansus yang diminta para mahasiswa, ia mengaku belum bisa langsung merealisasikannya.

"Membuat Pansus tidak segampang itu. Kita kan melalui tahapan-tahapan. Biar investigasi dulu," ujarnya.

"Hasil investigasi kayak apa, nanti disampaikan ke pimpinan atau disampaikan dalam forum paripurna untuk diminta pansus. Kalau tidak ya tidak," imbuhnya. (sp)