Biaya Politik Tinggi, Sarmuji: Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada

(Foto: Sekjen Partai Golkar Sarmuji bersama Ketum Bahlil Lahadalia saat di acara puncak HUT ke 60 Partai Golkar di Sentul Bogor, Kamis 12 Des 2024)

Kabarpatigo.com - BOGOR - Partai Golkar tengah melakukan kajian guna menemukan formulasi terbaik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, kajian ini masih berproses dan memerlukan beberapa waktu sebelum mendapatkan kesimpulannya.

"Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada. Jadi mungkin butuh beberapa waktu," ujar Sarmuji di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/24).

Baca juga: Presiden Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

Baca juga: Berikut Pilkada yang Dimenangkan Kotak Kosong dan Jadwal Pilkada Ulang!

Menurut Sarmuji, perhelatan pilkada kemarin memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Meski prosesnya berjalan damai, biaya pilkada cukup mahal.

"Karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, pilkada ini sangat mahal dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya," ujarnya.

Baca juga: Dalang Legendaris Ki Kartopel dan Dalang Kekinian Tampil Bareng dalam Pagelaran Wayang Kulit

Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini lantas mempertanyakan kemungkinan perlunya formula terbaik bagi pilkada agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik.

"Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem pilkada sekarang? Atau sistem pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti kita kaji?" kata dia.

Baca juga: Mantan Ketua DPR RI, Bamsoet Apresiasi Presiden Prabowo Mendukung Perubahan Sistem Demokrasi Langsung di Indonesia

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti banyak pihak yang mengeluh soal tingginya biaya perhelatan pilkada.

"Pemilukada baru selesai, banyak kenangan cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkadanya cost-nya tinggi ya?" kata Bahlil.

Bukan hanya itu, banyak pihak juga saling menyalahkan usai pelaksanaan pilkada. Bahkan, ia juga menyoroti ada pihak yang menuding pihak lain melakukan intervensi melibatkan suatu institusi.

Menteri ESDM ini menambahkan, pilkada justru terasa seperti pemilihan kepala desa (pilkades).

"Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini?" katanya.

"Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini pilkada rasa pilkades," ucap Bahlil. (kompas)