Hadiri Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Bamsoet Dukung Gagasan Presiden Prabowo Indonesia Harus Miliki Sistem Politik Khas Indonesia
(Foto: Bamsoet saat hadiri perayaan puncak HUT ke 17 Partai Golkar di Sentul Bogor, Sabtu 15 Feb 2025)
Kabarpatigo.com - BOGOR - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia harus kembali memiliki sistem politik yang khas indonesia, karena sistem politik di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Saat ini sistem politik Indonesia cenderung berbiaya mahal dan 'menghalalkan' money politics. Untuk itu, perlu adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional.
Baca juga: Golkar Dukung KIM Permanen Tawaran Prabowo, Sarmuji: Tapi Belum Pasti Usung Prabowo 2029
Khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan sila ke-4 Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
"Gagasan Presiden Prabowo tentang perlunya sistem politik yang khas Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan sebuah refleksi mendalam atas tantangan dan kebutuhan bangsa. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, memerlukan sistem politik yang tidak hanya mengadopsi model demokrasi Barat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam budaya bangsa. Dengan memadukan nilai-nilai lokal, kepentingan nasional, dan tantangan global, sistem politik ini dapat menjadi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi Indonesia saat ini," ujar Bamsoet usai menghadiri Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/25).
Baca juga: Revitalisasi Institusi dan Raja Kecil Pada Hierarki kepemimpinan Nasional
Hadir antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum PSI Kaesang Pangarep, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, Bendum PDIP Olly Dondokambey, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dan Jajaran Kabinet Merah Putih.
Ketua MPR RI ke-15 yang juga Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, salah satu masalah utama dalam sistem politik Indonesia adalah biaya politik yang mahal dan maraknya praktik money politics.
Hal ini tidak hanya merugikan calon pemimpin yang memiliki integritas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 60% rakyat menganggap praktik politik uang sebagai salah satu masalah utama dalam Pemilu.
Hal ini tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi partisipasi yang fair dari semua lapisan masyarakat.
"Pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik nasional harus menjadi perhatian utama. Pemilu sebagai sarana penentu wakil rakyat seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan bukan sekadar alat bagi segelintir elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Karenanya, gagasan Presiden Prabowo untuk kembali pada sistem politik yang khas Indonesia perlu dipertimbangkan dengan serius. Sistem yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya bangsa akan lebih mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat," kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Nilai-nilai ini seharusnya menjadi fondasi sistem politik Indonesia, bukan sekadar retorika.
Sebagai contoh, reformasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan money politics perlu diperkuat.
Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, masyarakat akan merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses politik tanpa takut akan terjerat korupsi.
"Untuk mewujudkan sistem politik yang sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Ini bukan hanya sekadar agenda politik, tetapi juga sebuah gerakan untuk memperkuat jati diri bangsa. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem politik yang lebih adil, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila ke-4 yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," pungkas Bamsoet. (red)
Komentar
Posting Komentar