(Foto: DPRD Pati terima audiensi Forum Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Pati, Jumat 7 Feb 2025)
Kabarpatigo.com - PATI - Ratusan guru dari Forum Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FGTT/PTT) Kabupaten Pati mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pati pada Jumat (7/2/25).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Komisi A dan Komisi D DPRD Kabupaten Pati untuk menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan bagi guru honorer.
Koordinator FGTT/PTT, Diana Sukarwati, mengungkapkan bahwa para guru yang hadir merupakan tenaga pendidik yang tidak lolos pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I kemarin.
Baca juga: Minim Penerangan, Mobil Pemadam Kebakaran Terperosok di Jalan Area Persawahan Desa Bermi
Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Paskibraka Kabupaten Pati 2025 Dibuka, Ini Syaratnya!
Sehingga mereka berharap agar Pemerintah Daerah lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer, mengingat banyak diantara mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun.
"Iya, kita tadi intinya meminta agar kesejahteraan kita lebih diperhatikan, mengingat kita juga sudah lama mengajar, tidak hanya sebentar, lebih dari tiga tahun. Intinya agar kami diprioritaskan," ujar Diana.
Baca juga: Ngaji The Rock, Ketua PWM Jateng Tafsir: Menyeimbangkan Hidup
Hal senada disampaikan oleh salah satu perwakilan guru, Sinta, yang berharap adanya peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer di tahun 2025.
"Harapan kami, kalau memang daerah belum mampu memberikan UMR, paling tidak ada upaya untuk menyejahterakan kami di paruh waktu ini nanti," tambahnya.
Diketahui, para guru honorer yang hadir merupakan gabungan dari guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Pati.
Baca juga: Peringati HPN 2025, PWI Pati Gelar Tumpengan dan Santunan Anak Yatim
Baca juga: Tertib Berlalulintas, Mulai 10-23 Februari Polresta Pati Gelar Operasi Keselamatan Candi
Selama ini, mereka hanya menerima gaji sebesar Rp300 ribu per bulan, ditambah bantuan kesejahteraan sebesar Rp500 ribu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait status para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK tahap I.
"Kami ingin ke depan ada standar kesejahteraan yang jelas bagi para guru honorer, termasuk standar gaji dan data yang lebih terorganisir," terang Narso.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan aspirasi para guru sesuai dengan arahan dari Pak Ketua DPRD Kabupaten Pati.
"Melalui Komisi A nanti, kami akan membawa aduan ini ke BKN Pusat dan berupaya mencari solusi terbaik agar nasib para guru honorer lebih diperhatikan. Semoga nanti ada hasil dari pertemuan tersebut," jelasnya. (red)
Komentar
Posting Komentar